Bongkarterkini.com, Takalar sulsel – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi melakukan restrukturisasi kepengurusan pada tingkat daerah. Langkah strategis ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) terkait perombakan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Kabupaten Takalar untuk masa bakti 2025-2030. Momentum penyegaran organisasi ini merupakan tindak lanjut konkret atas hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APDESI Merah Putih yang telah diselenggarakan di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Melalui dinamika konsolidasi yang berlangsung di tingkat nasional tersebut, Amri A, Ma.Pd., S.Pd., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Campagaya, Kecamatan Galesong, secara resmi terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Takalar. Terpilihnya figur pendidik sekaligus pamong desa ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi soliditas para kepala desa di wilayah berjuluk Butta Panrannuanku tersebut dalam mengawal aspirasi masyarakat arus bawah.
Penerbitan SK Keputusan Nomor: 19/KEP/DPD-AMP SULSEL/XII/2025 ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menata ulang struktur organisasi demi menyokong efektivitas kepemimpinan yang baru. Di sisi lain, restrukturisasi ini juga menegaskan legalitas organisasi yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0007198.AH.01.07.Tahun 2025. Melalui penataan ini, roda organisasi di bawah komando Amri diharapkan dapat bergerak lebih dinamis, produktif, transparan, dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai wadah profesi yang bersifat kesatuan dengan ruang lingkup nasional, APDESI Merah Putih terus berkomitmen tinggi untuk menjunjung asas kebersamaan. Kehadiran organisasi ini difokuskan pada tiga pilar utama: penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pemberdayaan kemasyarakatan, serta percepatan pembangunan di wilayah perdesaan. Dengan nakhoda baru di Takalar, visi besar tersebut ditargetkan dapat langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa melalui program kerja yang konkret dan bukan sekadar seremonial.
Hu
Legitimasi kepengurusan baru ini pun dinilai sangat kuat karena bersandar pada sejumlah regulasi fundamental di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP No. 43 Tahun 2014. Landasan hukum tersebut makin diperkokoh oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/832/SJ mengenai Fasilitasi Pembentukan APDESI oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, yang membuat legalitas kepemimpinan definitif di Takalar tidak perlu diragukan lagi.
Sebelum SK ini diterbitkan, proses pembentukan kepengurusan telah melewati mekanisme organisasi yang panjang dan partisipatif demi menjaga asas keadilan. Proses tersebut melibatkan hasil Rapat Koordinasi DPD APDESI Sulsel bersama DPC APDESI se-Sulsel pada awal November 2025, yang disusul oleh surat permohonan resmi dari DPC APDESI Merah Putih Takalar tertanggal 12 November 2025. Surat permohonan inilah yang menjadi pemantik utama dikeluarkannya keputusan final sekaligus menandai babak baru kepemimpinan pasca terpilihnya Kades Campagaya.
“Sinergitas yang harmonis antara kepala desa, perangkat desa, dan pemerintah kabupaten diyakini akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian desa serta kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Takalar.”
Menutup momentum penting ini, DPD APDESI Merah Putih Sulawesi Selatan menginstruksikan kepada Amri bersama seluruh jajaran pengurus baru untuk segera melakukan konsolidasi internal. Selain merapatkan barisan di dalam organisasi, mereka juga dituntut untuk membangun sinergi dan kemitraan yang kritis namun konstruktif dengan pemerintah daerah setempat demi mengawal program pembangunan daerah yang tepat sasaran.
( Husaini Nappu )
