Bongkarterkini.com, Takalar – Tingginya angka perceraian serta meningkatnya kenakalan dan kriminalitas anak di Kabupaten Takalar kini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Menyikapi kondisi sosial yang kian mencemaskan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi sektoral pada Selasa (19/5/2026). Mengangkat tema “Membangun Sinergi Kolaboratif dalam Menekan Angka Perceraian dan Kriminalitas Anak”, forum ini dihadiri oleh jajaran penyuluh KUA, pemerintah kecamatan dan kelurahan, unsur kesehatan, Dinas PPKBD, TP PKK Kabupaten, hingga Kepala UPT Penyuluhan KB.
Dalam sambutannya, Kepala KUA Pattallassang menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terhadap tren keretakan rumah tangga di Kabupaten Takalar yang dinilai sudah menjadi alarm sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan data yang dipaparkannya, fenomena ini didominasi oleh gugatan dari pihak perempuan dengan persentase yang sangat mencolok. “Fenomena meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Takalar sangat memprihatinkan. Bahkan sekitar 80 persen gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri. Ini menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif,” ungkapnya.
Kepala KUA juga menambahkan bahwa dampak dari perceraian tidak berhenti pada pisahnya suami istri, melainkan merembet pada masa depan generasi penerus. Persoalan domestik keluarga yang tidak terselesaikan dengan kepala dingin dinilai berdampak langsung terhadap kondisi psikologis anak. Jika dibiarkan tanpa penanganan, tekanan mental ini berpotensi kuat memicu berbagai persoalan perilaku dan kepribadian anak di lingkungan sosialnya.
Gayung bersambut, Camat Pattallassang, Bansuhari Said, membenarkan adanya korelasi antara rapuhnya ketahanan keluarga dengan meningkatnya angka kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur. Ia menjabarkan beberapa realitas pahit di lapangan yang kerap meresahkan warga belakangan ini. “Kita menghadapi persoalan sosial yang kompleks. Selain tingginya angka perceraian, aksi kriminalitas anak juga cukup memprihatinkan, mulai dari pembusuran, pemarangan hingga maraknya geng motor. Ini membutuhkan perhatian dan kerja bersama seluruh pihak,” tegas Bansuhari.
Guna mengurai benang kusut tersebut, diskusi lintas sektor ini berlangsung dinamis dengan menghadirkan berbagai masukan dan solusi strategis dari para peserta. Salah satu poin krusial datang dari Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendorong pembentukan tim kerja terpadu. Kehadiran tim ini dinilai mendesak untuk menyatukan visi seluruh stakeholder agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan langkah preventif di tengah masyarakat.
Tim kolaboratif lintas instansi tersebut nantinya akan memikul tanggung jawab besar untuk memasifkan sosialisasi berkelanjutan di tingkat akar rumput. Fokus gerakan bersama ini meliputi penguatan ketahanan keluarga, edukasi pola asuh (parenting), perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga pembinaan intensif terhadap generasi muda. Program-program konkret tersebut dirancang sebagai benteng pertahanan utama untuk menekan laju angka perceraian sekaligus memutus rantai kriminalitas anak di Kabupaten Takalar.
Rapat koordinasi ini pada akhirnya menjadi tonggak awal yang kuat dalam mempererat sinergi antarinstansi demi menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, harmonis, dan berketahanan. Melalui komitmen kolaborasi lintas sektor yang telah disepakati, seluruh pihak menaruh harapan besar agar generasi muda di Kabupaten Takalar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, penuh perhatian, serta terhindar dari berbagai pengaruh negatif sosial. ( Red )





























