Bongkarterkini.com, Takalar – Pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar dipastikan tetap beroperasi normal dan prima meski muncul wacana penerapan skema Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) sesuai arahan pemerintah pusat. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat (10/04/2026), sejumlah instansi strategis seperti Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) masih menunjukkan aktivitas pelayanan yang sibuk dan tetap memprioritaskan kehadiran fisik untuk kebutuhan mendesak masyarakat.
Kepala Dinsos PMD Takalar, Andi Rijal Mustamin, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin transisi kebijakan kerja menjadi hambatan bagi warga yang membutuhkan bantuan. Saat ini, sistem kerja bergiliran tengah disiapkan melalui SK Kepala Dinas untuk memastikan kantor tidak pernah kosong. Fokus utama tetap pada layanan krusial seperti pengaktifan BPJS Kesehatan bagi warga yang sedang dirawat di rumah sakit, di mana Plt Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Haerati, menjamin setiap berkas yang masuk wajib diproses seketika demi mengejar tenggat maksimal 3 \times 24 jam.
Kondisi serupa terlihat di Kantor Dukcapil Takalar, di mana Kepala Dinas Abdul Wahab memantau langsung jalannya pelayanan pendaftaran penduduk. Walaupun menyatakan kepatuhan penuh terhadap keputusan pemerintah pusat terkait WFH, pihak Dukcapil masih menunggu edaran resmi dari Bupati Takalar sebelum mengubah skema kerja. Abdul Wahab menegaskan bahwa sektor pelayanan dasar tidak boleh berhenti, sehingga penyesuaian sistem kerja nantinya dipastikan tidak akan menurunkan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menariknya, guna meningkatkan kenyamanan di tengah proses birokrasi, Dukcapil Takalar juga melakukan inovasi dengan menghadirkan fasilitas taman bermain ramah anak di area kantor. Kehadiran fasilitas ini bertujuan agar orang tua dapat mengurus administrasi kependudukan dengan tenang tanpa khawatir aktivitas anak-anak mereka terganggu selama masa antrean. Langkah ini menjadi bukti bahwa komitmen pelayanan di Takalar tidak hanya soal kecepatan prosedur, tetapi juga kenyamanan aspek pendukung lainnya.
Meski saat ini instansi di Kabupaten Takalar berada dalam posisi bersiaga menunggu kebijakan resmi daerah, komitmen para aparatur sipil negara (ASN) setempat tetap solid. Kesinergian antara kesiapan sistem kerja fleksibel dan pemeliharaan layanan tatap muka menunjukkan bahwa kepentingan publik tetap ditempatkan di atas segalanya. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya gangguan administratif di tengah bergulirnya wacana kebijakan kerja baru tersebut.
(Husaini )
