Bongkarterkini.com, Takalar sulsel – Suasana khidmat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Takalar terusik oleh aksi walkout yang dilakukan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Langkah politik ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat sipil, salah satunya datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantik yang menilai tindakan tersebut sebagai langkah yang kurang tepat dalam proses demokrasi.
Ketua LSM Pemantik, Rahman Suandi, secara terbuka menyatakan kekecewaan dan penyesalannya atas keputusan para legislator dari Fraksi PPP yang memilih meninggalkan ruang sidang. Menurutnya, aksi tersebut mencederai semangat musyawarah yang seharusnya dijunjung tinggi di lembaga legislatif, terutama saat membahas agenda-agenda krusial bagi kepentingan daerah.
Rahman Suandi menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, para anggota dewan memiliki kewajiban moral untuk tetap berada di tempat dan mempertahankan posisi mereka melalui adu argumen yang sehat. Kehadiran fisik bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen nyata terhadap tugas dan mandat suci yang telah diberikan oleh konstituen di daerah pemilihan mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah wadah utama bagi para politisi untuk menyalurkan pandangan, aspirasi, serta pemikiran strategis. Dengan meninggalkan ruang sidang, Fraksi PPP dianggap telah menutup pintu komunikasi dan menghilangkan kesempatan emas untuk menyuarakan kepentingan partai maupun suara rakyat yang mereka wakili di forum resmi.
“Kami menilai bahwa walkout bukanlah solusi yang bijak dalam berpolitik. Mereka dipilih oleh rakyat dan hadir di gedung terhormat ini karena suara rakyat. Sudah sepatutnya mereka menjadi wakil yang benar-benar hadir secara utuh dan berani berdebat secara intelektual hingga tuntas,” ujar Rahman Suandi pada Jumat (17/04/2026).
Pernyataan ini muncul sebagai respon terhadap dinamika Sidang Paripurna yang merupakan agenda formal tertinggi di tingkat kabupaten. Dalam forum tersebut, setiap fraksi sebenarnya diberikan panggung yang setara untuk menyampaikan sikap politik secara terbuka, sehingga keberadaan dan suara mereka seharusnya tetap terdengar demi keseimbangan opini publik.
Di sisi lain, meski walkout seringkali dianggap sebagai instrumen politik untuk menunjukkan protes keras, LSM Pemantik menilai cara tersebut sudah tidak relevan jika tujuannya adalah mencari solusi. Tindakan meninggalkan meja perundingan justru berisiko menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat yang menginginkan wakilnya gigih memperjuangkan nasib mereka di dalam ruangan.
LSM Pemantik berharap ke depannya para wakil rakyat di Takalar dapat lebih mengedepankan dialog dan argumentasi yang konstruktif daripada memilih untuk mundur di tengah jalan. Hal ini dinilai sangat penting demi menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat agar tetap menjadi institusi yang kredibel dan bermartabat di mata publik.
Menutup keterangannya, Rahman mengajak seluruh anggota dewan untuk kembali fokus pada esensi pengabdian. Kepercayaan publik yang telah dipercayakan harus dijaga dengan dedikasi tinggi, memastikan bahwa setiap perbedaan pendapat diselesaikan melalui konsensus, bukan dengan meninggalkan tanggung jawab di saat-saat penting keputusan diambil. (Red)
