Bongkarterkini.com,Takalar sulsel – Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Takalar menjadi saksi alotnya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Jumat sore (17/04/2026). Meski sempat diwarnai interupsi dan kritik tajam terkait teknis pemerintahan, mayoritas fraksi akhirnya sepakat melanjutkan pembahasan ke tahap selanjutnya.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Takalar, Achmad Fadel, ini berfokus pada agenda tunggal: penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Keabsahan Kehadiran Jadi Sorotan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suasana sempat menghangat ketika salah satu anggota dewan mempertanyakan keabsahan kehadiran Wakil Bupati Takalar, H. Hengky Yasin, yang hadir mewakili Bupati Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye. Menanggapi hal tersebut, Hengky Yasin memberikan penjelasan lugas berbasis regulasi.
“Kehadiran saya sah secara hukum sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 dan 66. Saat ini Bapak Bupati sedang menjalankan tugas negara untuk promosi investasi di Tiongkok, sehingga kewenangan menjalankan tugas daerah otomatis beralih kepada Wakil Bupati,” tegas Hengky.
Capain Pendapatan Tembus 97%, Terbentur Efisiensi Pusat
Dalam laporannya, Pemkab Takalar menunjukkan performa fiskal yang cukup solid di tengah tantangan ekonomi nasional. Beberapa poin kunci realisasi anggaran 2025 yang dipaparkan antara lain:
* Pendapatan Daerah: Terealisasi Rp1,19 triliun (97,77% dari target).
* Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mencapai Rp176 miliar (95,05% dari target).Realisasi Belanja: Berada di angka 91,39%, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Meski demikian, Hengky mengakui pembangunan infrastruktur tahun 2025 belum maksimal akibat kebijakan efisiensi anggaran pusat melalui Inpres No. 1 Tahun 2025. “Pemangkasan transfer daerah memaksa kami melakukan penyesuaian beberapa program prioritas,” jelasnya.
Terobosan Digital dan Strategi PAD
Guna menambal celah fiskal di tahun mendatang, Pemkab Takalar menyiapkan lima langkah strategis, dengan fokus utama pada digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS dan e-wallet, serta intensifikasi pajak daerah dan pemutakhiran data PBB-P2.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang diproyeksikan sebesar Rp34 miliar, Hengky meminta semua pihak bersabar menunggu hasil audit final dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan akurasi angka.
Sinergi di Tengah Perbedaan
Dari sembilan fraksi di DPRD Takalar, delapan fraksi menyatakan persetujuan untuk melanjutkan proses LKPJ ke tingkat Pansus. Hengky Yasin mengapresiasi dinamika yang terjadi sebagai bentuk kepedulian legislatif.
“Kritik dan catatan dari rekan-rekan di DPRD adalah energi bagi kami. Ini membuktikan bahwa kita semua memiliki komitmen yang sama untuk kemajuan Takalar,” tutupnya.
Rapat ditutup dengan pembentukan Pansus yang akan bekerja secara mendalam untuk membedah LKPJ 2025 guna menghasilkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa depan. (Hs)
