Bongkarterkini.com, Takalar sulsel – Ditengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Takalar secara mengejutkan berhasil mencatatkan lompatan drastis pada indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tahun 2026. Keberhasilan ini dikupas tuntas dalam program On Air Pa’biritta yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulawesi Selatan, Senin (20/4/2026).
Dalam forum bertajuk “Praktik Baik Strategi Peningkatan SPM Pendidikan” tersebut, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye hadir sebagai pembicara utama untuk membedah transformasi pendidikan di wilayahnya yang kini menjadi salah satu performa terbaik di Sulsel.
Bupati Takalar Daeng Manye mengungkapkan bahwa kunci utama perubahan ini terletak pada keberanian menerapkan manajemen berbasis data dan pendekatan “shock therapy” kepada para pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa kepala sekolah tidak boleh lagi hanya mengandalkan operator, melainkan harus menguasai data Rapor Pendidikan secara mandiri sebagai basis pengambilan kebijakan. Dengan membongkar kelemahan secara terbuka dan sistematis, Pemkab Takalar berhasil mengubah pola kerja lama yang administratif menjadi lebih berorientasi pada hasil nyata bagi siswa, memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan memiliki dampak yang terukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keberhasilan strategi tersebut tercermin dalam angka yang impresif. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar, Rifany, memaparkan bahwa indeks SPM pendidikan Takalar melonjak tajam dari 16,64 pada tahun 2025 menjadi kisaran 65,01 hingga 81,65 pada tahun 2026. Lonjakan signifikan ini secara otomatis menggeser status Kabupaten Takalar dari kategori Tuntas Muda langsung menuju Tuntas Madya. Rifany menyebut capaian ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari konsistensi instruksi bupati yang diperkuat melalui perjanjian kinerja di seluruh level jabatan pendidikan.
Lebih dari sekadar angka, Takalar juga menunjukkan komitmennya pada pemerataan akses melalui intervensi masif terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7–18 tahun. Langkah ini dilakukan secara kolaboratif lintas sektor, melibatkan Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, hingga pemerintah desa untuk validasi data yang akurat. Di sisi lain, penguatan kualitas guru melalui komunitas belajar di 10 kecamatan serta pengayaan keterampilan hidup di jalur pendidikan nonformal menjadi pilar pendukung agar kualitas lulusan selaras dengan kebutuhan zaman.
Menutup pemaparannya, Daeng Manye mengingatkan bahwa prestasi ini merupakan awal dari standar baru yang lebih tinggi, bukan titik akhir untuk berpuas diri. Melalui kolaborasi unik dengan aparat penegak hukum dalam program “Polisi dan Jaksa Masuk Sekolah”, Pemkab Takalar berupaya membentengi karakter siswa dari perundungan dan korupsi sejak dini. Dengan pendekatan yang holistik antara data, disiplin, dan penguatan karakter, Takalar optimistis dapat terus menjaga tren positif pendidikan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. (Hs)
