Takalar, Bongkarterkini com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar terus berkomitmen memaksimalkan fungsi pengawasan demi memastikan roda pemerintahan dan pembangunan berjalan tepat sasaran. Pada Senin (29/5/2026), Anggota DPRD Takalar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh. Ibrahim Bakri, S.Pi., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang dipusatkan di Dusun Pandala, Desa Laikang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Acara yang berlangsung dinamis ini dihadiri oleh ratusan elemen masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Turut hadir di antaranya Anggota BPD Dusun Pandala Dg. Tutu, Ketua Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (Hipermata) Nasrum, jajaran pengurus struktural PKS Dusun Pandala, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat yang antusias mengawal jalannya dialog interaktif tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Muh. Ibrahim Bakri, S.Pi., menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang melekat pada legislator bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen vital untuk memastikan anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah ini penting untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan dan menjaring apa saja yang belum tereksekusi dengan baik di lapangan,” ujar legislator PKS tersebut di hadapan ratusan warga.
Sesi dialog langsung memanas ketika sejumlah warga mulai menyuarakan keluh kesah mereka secara bergantian. Warga pertama, Dg. Nai, secara terbuka mengusulkan adanya program bantuan bedah rumah di Dusun Pandala. Menurutnya, pembenahan hunian layak huni masih sangat dibutuhkan oleh sejumlah keluarga prasejahtera di wilayah tersebut agar mereka bisa menikmati hidup yang lebih layak dan sehat.
Suasana pertemuan sempat riuh dan menarik perhatian seluruh tamu undangan saat penanya kedua, Dg. Ngintang, menyampaikan curahan hatinya dengan nada emosional namun jujur. “Saya sudah 20 tahun tinggal di Dusun Pandala, tapi topnya tidak pernah mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah,” ungkap Dg. Ngintang. Pernyataan blak-blakan ini menjadi tamparan sekaligus bahan evaluasi penting mengenai pemerataan distribusi bantuan sosial di tingkat desa.
Tidak kalah krusial, keluhan terkait pelayanan publik dasar disampaikan oleh Anggota BPD Dusun Pandala, Dg. Tutu. Ia menyoroti kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Takalar yang dinilai sangat buruk dalam memasok air bersih ke wilayah mereka. “Kami meminta agar PDAM Takalar memperlancar aliran air. Dalam satu minggu kadang hanya satu sampai dua kali mengalir, bahkan di bulan Mei ini tercatat baru dua kali air PDAM mengalir ke rumah warga,” tandas Dg. Tutu dengan nada kecewa
Menanggapi seluruh aspirasi, kritik, dan keluhan yang berkembang, Muh. Ibrahim Bakri menyambutnya dengan sikap terbuka dan berjanji akan membawa raport merah pelayanan publik ini ke tingkat parlemen. Ia berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan manajemen PDAM Takalar agar segala sumbatan komunikasi serta kendala teknis pembangunan di Desa Laikang dapat segera dicatat dan akan di tindak lanjuti. (*)
