Bongkarterkini.com, Jakarta – Komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat pesisir kembali ditegaskan oleh Bupati Takalar, Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye. Pada Kamis (7/5/2026), Bupati melakukan langkah strategis dengan menemui Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) di Jakarta untuk memperjuangkan pembangunan empat Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayahnya.
Langkah jemput bola ini difokuskan pada empat titik krusial, yakni Desa Boddia, Desa Bontokanang, Desa Sampulungan, dan Desa Topejawa. Usulan ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan sebuah desain integrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mengubah wajah kawasan pesisir Takalar menjadi lebih tertata dan higienis bagi masyarakat nelayan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wamen KKP tersebut, Daeng Manye memaparkan profil mendalam Takalar sebagai daerah dengan garis pantai yang kaya akan potensi perikanan. Suasana hangat dan kolaboratif menyelimuti diskusi, di mana Bupati menjelaskan secara detail kondisi eksisting kampung nelayan, volume hasil laut, hingga urgensi ketersediaan sarana penunjang yang modern guna memangkas ketimpangan ekonomi di wilayah pesisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat melalui program KNMP adalah harapan baru bagi para nelayan kecil agar dapat hidup lebih mandiri. “Pemerintah hadir untuk memastikan nelayan kita tidak berjalan sendiri. Kami ingin nelayan Takalar memiliki kawasan yang produktif dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga mereka secara berkelanjutan,” ujar Daeng Manye dengan penuh optimisme.
Secara teknis, Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain penataan lingkungan pemukiman yang lebih sehat, program ini juga membidik penguatan kapasitas ekonomi nelayan melalui penyediaan fasilitas pengolahan hasil laut, yang diharapkan dapat bersinergi dengan pengembangan sektor wisata bahari di Sulawesi Selatan.
Apresiasi pun mengalir atas langkah proaktif Bupati Takalar dalam menembus birokrasi pusat. Kehadiran langsung kepala daerah di tingkat kementerian dinilai sebagai bukti nyata keseriusan dalam mengawal aspirasi masyarakat lapis bawah. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan nelayan, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah, menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan kabupaten.
Upaya ini menjadi tonggak penting dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional. Melalui koordinasi intensif ini, Pemerintah Kabupaten Takalar berharap pembangunan dan kesejahteraan tidak lagi menjadi wacana, melainkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke pelosok kampung-kampung nelayan di Butta Panrannuangku.
