Takalar//Bongkarterkini.com – Kabar gembira yang dinanti-nantikan oleh ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar akhirnya tiba. Pemerintah Kabupaten Takalar resmi memulai proses pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sekaligus Gaji ke-13 hari ini. Kepastian ini menjadi angin segar bagi para pegawai, dengan catatan seluruh kelengkapan administrasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat yang ditentukan.
Hal strategis tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, usai memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional. Didampingi oleh Kepala BKAD, Kadis Kominfo, dan Kepala BKD di ruang Rapat Bupati Takalar pada Rabu, 17 Juni 2026, Bupati menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan aparatur negara demi mendongkrak kualitas pelayanan publik. “Hari ini pembayaran TPP dan Gaji ke-13 mulai diproses. Jika administrasinya lengkap, maka akan segera dibayarkan,” ujar Daeng Manye penuh optimisme.
Secara transparan, Bupati Daeng Manye mengklarifikasi bahwa keterlambatan pembayaran TPP yang sempat terjadi sebelumnya disebabkan oleh adanya penyesuaian regulasi baru melalui Peraturan Bupati (Perbup). Regulasi teranyar ini mengubah skema yang semula dibayarkan setiap bulan menjadi per tiga bulan (triwulan), menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah. Untuk pencairan kali ini, TPP yang dibayarkan merujuk pada periode kinerja bulan Januari, Februari, dan Maret 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak tanggung-tanggung, total dana yang digelontorkan oleh Pemkab Takalar demi menunaikan berbagai kewajiban finansial ini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp50 miliar. Alokasi anggaran tersebut terbagi atas Rp13 miliar untuk pembayaran TPP, sekitar Rp25 miliar untuk Gaji ke-13 yang menyasar sekitar 4.000 ASN, serta Rp7,9 miliar untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Desa bulan Maret dan April. Selain itu, pemerintah daerah juga mengamankan anggaran sebesar Rp5,2 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Agar berimbang dan akuntabel, Bupati menjelaskan bahwa skema TPP saat ini mengacu pada sistem penilaian kinerja berbasis capaian riil, bukan sekadar formalitas kehadiran. Pembagian porsi penilaian tersebut kini dibagi menjadi empat komponen utama:
-60 persen berdasarkan kinerja OPD yang mengacu pada Rencana Kerja (Renja).
-20 persen berdasarkan aspek inovasi yang diciptakan.
-10 persen dari pemeliharaan kebersihan kantor.
-10 persen dari tingkat disiplin pegawai.
Sistem berbasis kinerja ini sengaja diterapkan untuk memicu produktivitas tinggi, memancing inovasi, dan memperketat kedisiplinan ASN di lingkungan Pemkab Takalar. Dengan adanya reward yang proporsional ini, Bupati Daeng Manye menekankan pentingnya timbal balik berupa peningkatan performa kerja demi menjawab ekspektasi besar masyarakat serta menyukseskan program-program strategis pemerintah pusat maupun daerah.
“Kesejahteraan ASN menjadi perhatian pemerintah daerah, namun harus diiringi dengan peningkatan kinerja, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Bupati Daeng Manye secara lugas.
Melalui momentum pencairan anggaran berskala besar ini, Pemkab Takalar berharap motivasi kerja para aparatur sipil negara dapat terdongkrak signifikan sekaligus mampu memberikan stimulus positif bagi perputaran roda perekonomian di Kabupaten Takalar. Menutup keterangannya di hadapan media dan jajaran pejabat, Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menyisipkan pesan personal yang menyentuh hati dengan menitipkan salam hangat terdalam untuk seluruh keluarga besar ASN dan masyarakat Takalar di rumah. ( Husaini )
