Makassar // Bongkarterkini.com – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, terus menunjukkan komitmen tinggi dalam mewujudkan visi-misi pembangunan daerah yang hijau dan berkelanjutan. Langkah taktis terbaru ditunjukkan melalui pertemuan strategis bersama Ketua Kemitraan Agroekologi, Armin Salassa, dan Sekretaris Jenderal, Ade Nining, di Makassar pada Kamis (25/6/2026).
Pertemuan ini digelar khusus untuk mematangkan agenda besar: Pengembangan Kawasan Pendidikan Agroekologi di Kabupaten Takalar. Langkah ini merupakan tindak lanjut konkret dari komitmen sebelumnya yang didesain secara sistematis, mulai dari Workshop Kebijakan Pengembangan Agroekologi, survei dan asesmen lokasi calon kawasan berbasis desa, hingga penyusunan modul pendidikan serta blueprint (cetak biru) pengelolaan kawasan.
Inisiatif ini dirancang bukan sekadar sebagai program seremonial, melainkan sebuah terobosan untuk menjadikan desa terpilih sebagai laboratorium hidup yang mengusung tiga program strategis sekaligus, yaitu Program Kampung Iklim (ProKlim), Program Desa Berketahanan Pangan, dan Pertanian Cerdas Iklim (Climate-Smart Agriculture). Menariknya, langkah lokal di Takalar ini berhasil mengadopsi dan menyelaraskan langsung agenda besar dari tiga kementerian sekaligus: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Desa, dan Kementerian Pertanian. Melalui integrasi tersebut, desa berbasis agroekologi di Takalar akan menjadi wilayah konvergensi program nasional yang didukung penuh oleh infrastruktur gerakan lokal, seperti kelembagaan Simpul Wilayah dan Forum Multipihak untuk Agroekologi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk memastikan program ambisius ini berjalan dengan regulasi yang tepat dan jangkauan yang lebih luas, Bupati Daeng Manye juga memperluas jaringan kolaborasinya secara vertikal. Pemerintah Kabupaten Takalar dipastikan akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Selatan serta Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan Kebakaran Hutan dan Lahan (KHL) Wilayah Sulawesi. Keterlibatan instansi regional dan vertikal ini dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan teknis, memfasilitasi program ProKlim di tingkat tapak, serta mempercepat implementasi adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Takalar secara terukur dan akuntabel.
Langkah berani ini dinilai sangat koheren dengan visi-misi Bupati Takalar Daeng Manye yang berfokus pada kemandirian ekonomi daerah, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan hidup. Sejak awal menjabat, Daeng Manye berkomitmen membawa Takalar menjadi daerah yang inovatif dan adaptif terhadap tantangan global, termasuk perubahan iklim yang mengancam sektor pertanian lokal. Dengan mendorong sektor pertanian agroekologi yang meminimalkan input kimia dan menjaga ekosistem, Takalar tidak hanya mengamankan ketersediaan pangan warganya secara mandiri, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui sektor eduwisata berbasis pertanian cerdas.
Namun, di balik optimisme besar tersebut, tantangan nyata dalam hal konsistensi dan implementasi di lapangan tetap menjadi perhatian utama publik. Keberhasilan program penggabungan tiga kementerian di tingkat desa ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mampu mengedukasi petani lokal yang terbiasa dengan metode konvensional agar beralih ke pola agroekologi. Selain itu, sinkronisasi birokrasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan lembaga vertikal memerlukan komitmen jangka panjang agar program ini tidak berhenti di level administratif, melainkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat bawah.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menyiapkan strategi pasca-rangkaian workshop (cascading workshops) dan persiapan matang ini selesai, di mana agenda akan langsung dilanjutkan dengan sistem pemantauan mandiri (self-monitoring). Langkah preventif ini diambil guna memastikan bahwa penerapan praktik agroekologi yang berkelanjutan di Takalar benar-benar berjalan konsisten. Evaluasi berkala tersebut nantinya akan mengukur kontribusi nyata kawasan ini terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta perlindungan lingkungan hidup secara jangka panjang, sehingga program tetap berada pada jalur yang tepat.
Secara keseluruhan, kolaborasi multipihak yang semakin solid ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Daeng Manye, Kabupaten Takalar memiliki posisi tawar yang kuat untuk bertransformasi menjadi salah satu pusat percontohan pembangunan hijau di Sulawesi Selatan. Jika keselarasan antara kebijakan pemerintah, pendampingan dari Kemitraan Agroekologi, dan partisipasi aktif masyarakat desa dapat terjaga, proyek ini berpotensi besar menjadi cetak biru nasional bagi pembangunan pertanian berkelanjutan berbasis komoditas lokal di masa depan. (Husaini)
