Bongkarterkini.com l Takalar – Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Golkar, H. Hamka B. Kady, melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Takalar. Kegiatan ini menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan harapan mereka kepada wakil rakyat di tingkat pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara yang berlangsung di Rumah Adat Sanrobone, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, pada Selasa, 7 Oktober 2025, dihadiri oleh masyarakat dari empat kecamatan, yakni Galesong Selatan, Kepulauan Tanakeke, Mappakasunggu, dan Sanrobone. Turut hadir pula perwakilan Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Supriyadi Siatang, Camat Sanrobone Asraruddin Muis, Kepala Desa Sanrobone Abd. Azis Maluddin, para kepala desa dari empat kecamatan, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, H. Hamka B. Kady menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. “Kami datang bukan hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Takalar. Insyaallah, apa yang bisa kami perjuangkan di pusat akan kami dorong sesuai dengan kapasitas kami di Komisi V DPR RI,” ujarnya.
HBK juga menekankan bahwa sektor infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat masih menjadi fokus utama perjuangannya di parlemen. “Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menyentuh masyarakat di pelosok desa seperti di Takalar ini,” tambahnya.
Sementara itu, masyarakat dan para kepala desa yang hadir menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya perbaikan jalan desa, bantuan sarana pertanian, serta peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog interaktif yang berlangsung hangat dan penuh keakraban. Warga mengapresiasi langkah H. Hamka B. Kady yang turun langsung mendengarkan suara rakyatnya, serta berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
