MAKASSAR// Bongkarterkini.com – Pemerintah Kabupaten Takalar kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan hasil pemeriksaan dan opini BPK tersebut berlangsung khidmat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat, 5 Juni 2026. Prosesi penyerahan sekaligus penandatanganan dokumen hasil pemeriksaan ini dihadiri langsung oleh Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Hasbi, serta Ketua DPRD Kabupaten Takalar H. Muhammad Rijal, sebagai simbol sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
Raihan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar di bawah kepemimpinan Mohammad Firdaus Daeng Manye dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan sesuai standar negara. Opini WTP ini menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Sejak awal menakhodai Takalar, Daeng Manye memang konsisten menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat guna membangun kepercayaan publik.
Menanggapi capaian impresif ini, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta DPRD yang telah bekerja kolektif mengawal pelaksanaan anggaran. “Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Opini WTP bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kinerja, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Daeng Manye, Jumat (5/6). Ia juga mengingatkan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen penting untuk memacu kinerja pemerintahan yang lebih baik.
Kendati memanen apresiasi, Pemkab Takalar menjadikannya momentum penting untuk tidak berpuas diri dan tetap melakukan evaluasi berkelanjutan demi mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan ke depan. Sinergi yang kokoh antara jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Takalar diharapkan mampu meminimalisasi celah kesalahan administratif maupun substansial. Komitmen ini krusial agar setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar dialokasikan secara efektif dan akuntabel tanpa mengesampingkan catatan perbaikan yang diberikan oleh tim pemeriksa BPK.
Melalui keberhasilan mempertahankan Opini WTP ini, Pemerintah Kabupaten Takalar optimistis dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menggenjot program pemberdayaan masyarakat. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat menjadi energi tambahan bagi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan terpercaya. Dengan pengelolaan keuangan yang sehat, Pemkab Takalar berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga menuju Takalar yang maju, unggul, dan berdaya saing.
( Husaini )

























