Aceh Singkil — Garis kemiskinan di Aceh Singkil terus merangkak naik. Data terbaru menunjukkan pengeluaran per kapita warga hanya Rp609.322 per bulan, nyaris tak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Namun, di tengah kondisi rakyat yang serba terbatas ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil justru mengalokasikan miliaran rupiah untuk memanjakan para pejabatnya.
Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) menyebut, Pemkab menganggarkan Rp2,2 miliar untuk pembelian mobil dinas baru pada tahun anggaran 2025. Tak berhenti di situ, sekitar Rp90 juta juga disiapkan untuk membeli iPad dan iPhone 16 Pro bagi pejabat. “Kami pastikan mereka sudah tidak punya rasa malu. Setingkat iPad dan iPhone dibeli lewat dana APBD,” kata Ketua AMPAS, Syahrul Manik, dalam pernyataan resmi.
Syahrul menyindir, para pemimpin daerah seolah menganggap uang daerah sebagai “harta warisan” yang bebas dihambur-hamburkan. Janji kampanye yang dulu dielu-elukan, katanya, kini seperti hilang ditelan masa. “Bupati dan Wakil Bupati kami anggap sudah amnesia janji kampanye,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
AMPAS menilai, di saat rakyat harus mengencangkan ikat pinggang, pejabat justru longgar-longgar saja menguras APBD demi kenyamanan pribadi. “Mungkin, di mata mereka, meng-upgrade gadget dan mobil jauh lebih penting daripada meng-upgrade nasib rakyat,” sindir Syahrul.
Ia mempertanyakan urgensi pembelian perangkat mewah itu di tengah banyaknya masalah mendesak yang belum tersentuh. “Seberapa penting perangkat ini untuk rakyat? Apakah lebih prioritas daripada memperbaiki jalan rusak, membantu nelayan, menambah fasilitas sekolah, atau memperbaiki layanan kesehatan?” ujarnya.
Menurut AMPAS, tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil sudah menunjukkan arah kebijakan yang melenceng dari janji kampanye. “Program yang mereka sampaikan saat kampanye kini tinggal kenangan. Rakyat menunggu realisasi janji, bukan pemborosan anggaran untuk fasilitas mewah,” tegas Syahrul.
AMPAS mendesak Pemkab Aceh Singkil untuk meninjau ulang rencana pengadaan ini dan mengutamakan program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. “Kalau mereka masih peduli pada rakyat, seharusnya fokus pada pengentasan kemiskinan, bukan gaya hidup pejabat,” tutup Syahrul. (Padank)
